Pemerintah Daerah DIY

DINAS KOMINFO DIY

Get Adobe Flash player

Call Center Informasi

Peta Lalulintas

Home Berita Baru Enam Maskapai Miliki Prosedur Standar "Delay Management"
User Rating: / 0
PoorBest 

 

1424499447

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemhub) menyatakan baru enam maskapai yang sudah memiliki standard operating procedure (SOP) atau prosedur standar penanganan keterlambatan penerbangan dan disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub setelah presentasi di depan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Keenam maskapai itu adalah Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Nam Air, Lion Mentari Airlines, Citilink Indonesia, dan Aviastar.

Kabag Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemhub Hemi Pamuraharjo menyampaikan, untuk maskapai-maskapai yang SOP-nya belum disetujui Dirjen Perhubungan Udara diberi waktu hingga 31 Desember 2015.

“SOP itu wajib dan dibuat oleh masing-masing maskapai karena masing-masing maskapai memiliki kapasitas yang beragam mulai dari jumlah armada dan banyaknya penerbangan,”terang Hemi di Jakarta, Senin (16/11).

Hemi menjelaskan, semua maskapai sebenarnya sudah memiliki SOP itu, tetapi beberapa di antaranya belum disetujui oleh Dirjen Perhubungan Udara dan ada juga yang belum melaksanakan presentasi. Sebelum disetujui, maskapai setidaknya melakukan dua tahap presentasi, yaitu di depan Direktur Angkutan Udara kemudian Dirjen Perhubungan Udara.

Ia menyebutkan, maskapai Batik Air dan Wings Air sudah melakukan presentasi tetapi hingga sekarang kedua maskapai di bawah bendera Lion Group itu belum mendapatkan lembar persetujuan dari Dirjen Perhubungan Udara. Adapula empat maskapai yang belum melaksanakan presentasi tahap I di hadapan Direktur Angkutan Udara, yaitu Trigana Air Service, Kalstar Aviation, Indonesia Air Asia, dan ASI Pudjiastuti.

Airlines yang belum presentasi tahap II di hadapan Dirjen Hubud adalah Travel Express dan Transnusa Aviation Mandiri,” terang dia.

Menurut Hemi, kewajiban menyusun SOP itu disebutkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89/2015 tentang penanganan keterlambatan penerbangan pada badan usaha angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia.

Ayat 1 Pasal 11 regulasi itu menyebutkan, badan usaha angkutan niaga berjadwal wajib memiliki SOP penanganan keterlambatan penerbangan dalam Bahasa Indonesia. Ayat 2 mengatakan, SOP itu harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Sumber : www.dishubkominfo.jogjaprov.go.id

e-max.it: your social media marketing partner